Sebagai Pioneer Ekonomi Anti Rentenir
Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM kembali mendapatkan penghargaan (award) dari Harian Serambi Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan pada Malam Anugerah Serambi Award tahun 2022 yang digelar Jumat (11/3/2022) malam di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh.
Wali Kota Aminullah Usman dipanggil ke panggung utama Anjong Mon Mata menerima anugerah dengan katagori “Pioneer Ekonomi Anti Rentenir”.
Mengenakan setelan batik berwarna kuning dipadu celana hitam, Aminullah Usman terlihat melangkah pasti ke panggung menerima award yang diserahkan Pimpinan Perusahaan Serambi Indonesia, Mohd Din yang didampingi Pimpinan Redaksi Zainal Arifin.
Selain Wali Kota Banda Aceh, penghargaan juga diberikan untuk Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wali Nanggroe PYM Malik Mahmud Al- Haytar, Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Ahmad Haydar, Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan, Ketua MPU Aceh Lem Faisal Ali dan para bupati/wali kota se Aceh.
Selain itu, penghargaan juga diberikan untuk perguruan tinggi negeri dan swasta serta untuk perusahaan yang bergerak di sektor publik.
Ketua Panitia Malam Anugerah Serambi Award, Bukhari M Ali mengatakan Harian Serambi Indonesia telah melakukan seleksi dengan sangat ketat, terukur, dan objektif kepada para penerima award sehingga memakan waktu hingga 4 bulan 21 hari.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi media terbesar di Aceh itu kepada Wali Kota Aminullah Usman dan Pemko Banda Aceh atas dedikasi, kontribusi, dan karya yang telah diukir dalam membangun Banda Aceh, terutama dalam membangun sistem ekonomi berbasis syariat Islam di ‘Kota Gemilang’.
Bagi Aminullah, Serambi Award bukan yang pertama diraih karena di tahun sebelumnya juga telah mendapatkan penghargaan serupa, namun dengan katagori berbeda, yakni sebagai pendukung keterbukaan informasi publik.
Usai menerima penghargaan tersebut, Wali Kota Aminullah mengucapkan rasa syukur dan mengaku semakin termotivasi melakukan gebrakan-gebrakan lainnya untuk masyarakat Banda Aceh. “Tentu ini patut kita syukuri, apa yang telah kita lakukan mendapatkan apresiasi,” ujarnya.
Dengan penghargaan tersebut, Ia mengaku semakin terpacu untuk terus melakukan yang terbaik, merancang program-program terbaik yang kemudian bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.
Terkait dengan katagori penghargaan yang diraih, Aminullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Banda Aceh.
Katanya, hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) PT Mahirah Muamalah di Banda Aceh menjadi titik awal berjalannya sistem ekonomi syariah.
“Mahirah Muamalah bukan hanya mampu menghindarkan masyarakat Banda Aceh dari praktek riba, tapi juga mampu memberangus rentenir di kota ini,” ujarnya.
Ia pun mengungkapkan data dari survey yang dilakukan sebuah lembaga, ASA Solution.
Katanya, sebelum Mahirah Muamalah hadir, hasil survey menunjukkan masyarakat Banda Aceh terutama para pelaku usaha kecil di pasar-pasar besar di Banda Aceh sebanyak 80% masih berurusan dengan tengkulak.
“Sebelum Mahirah kita dirikan, survey menunjukkan, 80% pelaku usaha berurusan dengan rentenir. Survey dilakukan di lima pasar besar di Banda Aceh. Saat ini setelah Mahirah beroperasi sejak kita bentuk Mei 2018, yang berurusan dengan rentenir hanya tinggal 2% saja,” ungkap wali kota.
Ia memaparkan, Mahirah Muamalah yang ia resmikan pada 2018 lalu dalam perjalanannya telah mampu mengatasi persoalan permodalan, kendala yang dirasakan para pelaku usaha kecil.
“Dengan Mahirah, saat ini sudah 4000 lebih pelaku usaha yang telah dibantu, mayoritas adalah pelaku UMKM,” ungkapnya.
Tidak hanya sekedar memberi solusi akan modal usaha, hadirnya Mahirah juga berdampak positif pada peningkatan lapangan kerja baru karena semakin banyak tumbuhnya UMKM.
Di Banda Aceh, pada tahun 2016, UMKM hanya ada 8.900. Saat Aminullah menjabat sebagai wali kota, kemudian Pemko Banda terus mendorong usaha mikro, kecil dan menengah itu terus tumbuh. Hasilnya UMKM terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada 2017, UMKM bertambah menjadi 9.591 unit, kemudian tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 10.944. Tahun 2019 bertambah lagi menjadi 12.012, tahun 2020 meningkat lagi jadi 15.107 unit.
Bahkan di tengah pandemi Covid-19 pun UMKM masih terus tumbuh. Data menunjukkan UMKM tetap tumbuh subur di tahun 2021, yakni mencapai 16.970.
“Bahkan data terbaru per Februari 2022, UMKM di Banda Aceh sudah mencapai 17.080 unit. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga saat ini, pertumbuhannya mencapai 92%,” kata Wali Kota Aminullah Usman.[]
