BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh Fraksi PAN, Ismawardi mengeluarkan pernyataan tegas terkait kebijakan Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2023 secara tegas merekomendasikan Pj Wali Kota Banda Aceh untuk melakukan refocusing serta pemangkasan anggaran belanja yang tidak prioritas untuk pembayaran hutang tahun anggaran 2022, dan penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya agar kondisi defisit riil segera ditangani pada tahun anggaran 2023.
Anggota Tim Banggar ini juga menyayangkan langkah Pj Wali Kota yang terkesan melawan rekomendasi BPK dengan mengalokasikan dana sebesar 22 miliar rupiah dari bantuan keuangan (Bankeu) untuk Pemko Banda Aceh senilai Rp58 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2023, yang merupakan sisa dari total Rp78 miliar yang harus diluncurkan kepada Pemko Banda Aceh, dari pengalihan aset Gedung Banda Aceh Convention Hall (BACH) yang saat ini bernama Balee Meuseuraya Aceh (BMA).
“Dana sebesar 58 miliar rupiah tersebut seharusya digunakan untuk membayar hutang,” tegasnya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Banggar DPRK.
Ismawardi juga menambahkan, kegiatan yang dianggarkan dari dana BACH tersebut tidaklah menjadi prioritas. Hal ini sangat patut dipertanyakan, mengingat Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini sedang terlilit hutang, baik dari pihak ketiga maupun hutang lainnya.
“Sangat di sayangkan, anggaran miliyaran rupiah tersebut seharusnya dapat menyelesaikan hutang pemko banda aceh pada pihak ketiga, bukan untuk kegiatan baru yang nantinya akan membuat masalah baru untuk pemko banda aceh, selesaikan dulu hutang yang ada jangan memaksakan kehendak,” tegas ismawardi.
“Masa jabatan Bakri Siddiq sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh tinggal menghitung hari, seharusnya Bakri Siddiq fokus menyelesaikan hutang, bukan malah meninggalkan hutang dan masalah baru,” pungkas Ismawardi. (**)
