BANDA ACEH – Panglima Kodam Iskandar Muda (IM), Mayjen Nico Fahrizal, memberikan penjelasan komprehensif terkait status kepemilikan Lapangan Blang Padang yang masih menjadi polemik di masyarakat.
Dalam pertemuan dengan pimpinan media, Ketua PWI Aceh, dan pimpinan organisasi lembaga online di Banda Aceh pada Senin (12/8/2024), Mayjen Nico menyampaikan bahwa Kodam IM sebagai pengelola lapangan tersebut memiliki bukti surat dan terdaftar di Kementerian Keuangan. “Kami memiliki bukti surat dan dokumen PSP,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nico menyatakan bahwa pengelolaan Lapangan Blang Padang terus dilakukan dengan baik, melibatkan 30 karyawan untuk menjaga kebersihan dan kerapian lapangan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Fasilitas seperti musala disediakan untuk waktu salat, dan penjualan pada malam Jumat dilarang.
“Pemasukan dari pengelolaan lapangan ini diserahkan kepada Masjid Raya. Kami ingin menegaskan bahwa Lapangan Blang Padang tetap menjadi ikon Kota Banda Aceh. Saat ini, kami sedang mengklarifikasi kepemilikan tanah ini, apakah milik Kodam atau tanah wakaf Masjid Raya. Jika bukan milik kami, akan kami serahkan kepada pemerintah daerah atau Masjid Raya,” jelasnya.
Pangdam IM juga menyatakan akan segera duduk bersama Pemerintah Aceh, DPRA, dan Kanwil Pertanahan untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak lagi menjadi bahan perdebatan atau dimanfaatkan secara politis.
Dalam kesempatan yang sama, Mayjen Nico menegaskan bahwa TNI saat ini harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. “Dahulu, saat masa konflik, TNI wajib militan. Namun, di masa damai ini, kami harus bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Putra kelahiran Banda Aceh ini menambahkan bahwa tantangan terbesar Aceh saat ini adalah membangkitkan perekonomian di wilayah ujung Sumatra ini. Semua komponen di Aceh, termasuk TNI, harus berperan aktif dalam membangun daerah.
“Saya selalu mengingatkan bahwa kita adalah aparatur negara yang sedang menjabat, dan penting untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Nico.
Ia juga mengungkapkan beberapa inisiatif TNI di Aceh, termasuk pengembangan 11.565 hektare lahan di berbagai kabupaten/kota untuk mengatasi kekeringan, serta revitalisasi 8.000 hektare lahan di Aceh Utara.
Selain itu, TNI telah membangun sekitar 52 jembatan di seluruh Aceh, khususnya di desa-desa yang membutuhkan. Rumah-rumah dhuafa yang tidak dapat dibantu oleh pemerintah juga telah dibangun oleh Kodam IM, agar masyarakat dapat tinggal dengan nyaman.
Anak-anak Aceh yang ingin menjadi calon anggota TNI juga mendapatkan bimbingan dan pendampingan agar dapat lulus tanpa harus meminta bantuan pihak lain. “Mereka harus belajar dan menjaga stamina serta kesehatan agar bisa lulus dengan usaha sendiri,” pungkas Nico. (InfoPublik)
