JAKARTA – Honorer berstatus R2 dan R3 hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1 menyiapkan demo nasional besar-besaran. Demo nasional yang melibatkan semua unsur honorer mulai dari guru, tenaga kesehatan, teknis administrasi, penyuluh pertanian, Satpol PP, dan lainnya.
Menurut H. Nasrullah Mukhtar selaku ketua koordinator demo nasional, aksi ini bukan aksi-aksian. Ini akan menjadi demo terbesar dari sekian aksi honorer, karena diikuti semua provinsi di Indonesia.
“Demo dilakukan tanggal 3 Februari oleh minimal 30 ribu guru honorer berstatus R2 dan R3 seleksi PPPK 2024 tahap 1, karena formasi di daerah-daerah sangat sedikit,” kata H. Nasrullah kepada JPNN, Minggu (12/1).
Dia mengungkapkan, guru honorer ikut demo nasional bersama unsur lainnya untuk meminta kebijakan pemerintah pusat. Diperkirakan lebih dari 30 ribu honorer yang akan turun.
“Namanya demo nasional ya berarti besar-besaran. Dari guru honorer kan 30 ribu, sedangkan dari nakes, penyuluh, teknis administrasi, Satpol PP, dan lainnya minimal 10 ribu orang akan ikut,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, seruan aksi kepada seluruh honorer se-Indonesia turun ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan tenaga non-ASN terhadap pemerintah yang hingga kini belum memberikan kejelasan serta solusi mengenai status kepegawaian mereka.
Seluruh honorer berstatus R2 dan R3 yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan penuh dedikasi di berbagai lini pelayanan publik, menuntut pengakuan yang layak dan kebijakan berpihak pada masa depan.
Adapun tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 kepada pemerintah sebagai berikut:
Honorer berstatus R2 dan R3 PPPK 2024 siapkan demo nasional besar-besaran menuntut enam hal
1. Segera sahkan RPP Manajemen ASN turunan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi honorer database BKN (R2, R3) dalam sistem PPPK penuh waktu.
2. Menuntut agar dalam RPP tersebut honorer berstatus R2 dan R3 dapat diangkat sebagai PPPK full time, bukan hanya paruh waktu.
3. Terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan tenaga non-ASN database BKN ke PPPK full time.
“Kami meminta agar segera diterbitkan Keppres yang mengatur pengangkatan kami yang terdaftar di database BKN menjadi PPPK full time, demi kejelasan status dan kepastian pekerjaan kami,” tegasnya.
4. Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
“Kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru. Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih,” tuturnya
5. Segera revisi UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai.
6. Honorer meminta agar dilakukan revisi yang memberikan ruang lebih besar bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.(esy/jpnn)
