BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda peresmian, pengangkatan, dan pengucapan sumpah Zulkasmi sebagai anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrat untuk sisa masa jabatan 2024-2029, Senin (10/3/2025) di gedung DPRK setempat.
Zulkasmi menggantikan Isnaini Husda yang telah diberhentikan untuk memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah pada kontestasi Pilkada tahun 2024 lalu.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, bersama Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, unsur Forkopimda, Pj Sekda Bachtiar, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal berkesempatan memberikan sambutan dan ucapan selamat kepada Zulkasmi. “Saya mengucapkan selamat atas pelantikan saudara Zulkasmi. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, saya yakin beliau akan memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat dan kemajuan Kota Banda Aceh,” ujar Illiza.
Pelantikan Zulkasmi sebagai anggota DPRK diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk kemajuan Kota Banda Aceh ke depan.
Illiza juga menekankan bahwa pergantian antar waktu ini adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat, yang akan memastikan tugas dan fungsi DPRK dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Ia tak lupa memberikan apresiasi kepada Isnaini Husda atas pengabdiannya, berharap kontribusinya terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Illiza menyampaikan Pemko telah menjalankan sejumlah program prioritas sejak pelantikan dirinya sebagai Wali Kota dan Afdhal Khalilullah sebagai Wakil Wali Kota pada 12 Februari 2025. Program tersebut mencakup stabilitas harga dan ketersediaan pangan, operasi pasar, dan pengawasan distribusi barang untuk mencegah spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
Keamanan dan ketertiban, terutama menjelang bulan Ramadan, menjadi perhatian utama Pemerintah Kota. “Kami akan terus memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, mengingat aktivitas masyarakat yang meningkat terutama pada malam hari,” tambah Illiza.
Dalam hal pelayanan publik, kebersihan kota, serta kegiatan sosial dan keagamaan, Pemerintah Kota juga telah memprioritaskan pengumpulan dana infaq untuk anak yatim di bulan Ramadan. Illiza menegaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mendukung kebijakan Pemko Banda Aceh. “Kami berharap DPRK dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan ini melalui pengawasan dan regulasi yang mendorong optimalisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi X DPR-RI ini juga menjelaskan bahwa Pemko sedang fokus pada rasionalisasi anggaran untuk menjaga kondisi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap belanja daerah dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prioritas pembangunan.
Selain itu, upaya penyelesaian utang daerah dan mengantisipasi potensi defisit anggaran juga menjadi bagian dari langkah strategis Pemko Banda Aceh. “Kami akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk meningkatkan kinerja PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui inovasi dan digitalisasi layanan pajak,” tambah Illiza.
Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Illiza menyampaikan bahwa Pemko Banda Aceh sedang menyusun RPJMD yang harus selesai dalam waktu enam bulan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. RPJMD ini akan menjadi panduan pembangunan selama lima tahun mendatang, dengan fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami telah memulai penyusunan RPJMD dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR Kota Banda Aceh, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Kami berharap DPRK dapat memberikan dukungan dan masukan agar RPJMD ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Illiza.
